BADUNG (SMSI) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah memperkuat visi kepemimpinan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Upaya tersebut dinilai penting agar program pembangunan di daerah berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bima pada kegiatan Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif yang berlangsung di Swiss-Belresort Pecatu, Badung, Bali, Selasa (3/11/2026). Ia menekankan bahwa kepemimpinan daerah tidak cukup hanya memiliki visi yang baik, tetapi juga harus mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang konkret.
Bima menambahkan, kemampuan dalam menentukan prioritas perlu dimiliki oleh kepala daerah. Hal itu khususnya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta keselarasan dengan agenda pembangunan pemerintah pusat. Dengan demikian, pelaksanaan program di daerah dapat berjalan lebih efektif dan tidak sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bima juga menekankan pentingnya perspektif jangka panjang dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, kepala daerah perlu memahami berbagai tantangan pembangunan, termasuk perubahan demografi, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus mempersiapkan masa depan.
“Yang penting adalah membuka perspektif, mendapatkan bigger picture, dan memiliki helicopter view,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah (Pemda) membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah perlu memahami potensi ekonomi lokal dan memastikan berbagai kegiatan pembangunan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia turut mendorong Pemda memperkuat pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Menurutnya, setiap program harus disusun berdasarkan pemahaman terhadap indikator pembangunan, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan persoalan dan kebutuhan daerah.
Dalam aspek pelayanan publik, Bima menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta berbagai layanan dasar lainnya menjadi bagian penting yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Wajah negara itu hadir di loket Dukcapil, wajah negara itu hadir di Posyandu. Wajah negara bukan ditampilkan lewat retorika yang indah, tetapi melalui petugas loket yang memberikan pelayanan dengan baik,” tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Team Leader Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia dan Indonesia (SKALA) Petra Karetji, perwakilan Australian National University Budy P. Resosudarmo, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Matheos Tan, serta pihak terkait lainnya. (Puspen Kemendagri/mosipost)
