LAMTENG – Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Lampung Tengah Nurrohman bungkam saat jurnalis hendak konfirmasi terkait anggaran Pengadaan Mebeler 14 milyar. Hal ini saat dikonfirmasi melalui Pesan Whatsapp meski keadaan aktif pesan tidak di balas.
Dimana dana fantastik tersebut digunakan untuk pengadaan bantuan meja belajar, dengan salah satu pelaksana CV Tujuh Enam, dengan kurang lebih 16 paket pengadaan e-purchasing.
Sebelumnya Seorang jurnalist alami perlakuan tidak menyenangkan saat lakukan liputan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Candra Wijaya seorang jurnalist media Harian Wijaya menjelaskan alat kerja berupa Handphone miliknya yang digunakan untuk merekam diduga direbebut secara paksa saat melakukan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdikbud Lamteng, Senin (02/03)
“Saya mau minta wawancara kepada MH (inisial PPK Disdikbud Lamteng), tapi tiba-tiba dia merampas Handphone saya kumudian mengatakan tidak mau diwawancara,” kata Candra.
Candra mengatakan, dirinya hendak meminta konfirmasi terkait e-purchasing yang sudah tayang di LKPJ terakit pengadaan bantuan meja belajar untuk dilingkungan dunia pendidikan di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2026.
Saya hanya mau wawancara sudah sampai mana berjalannya bantuan tersebut, jelas Candra, “kenapa terkesan ditutupi oleh pihak Disdikbud khususnya MH yang menjabat sebagai PPK sampai melakukan perampasan handphone milik saya,” ungkapnya.
“Jika tidak ada permainan kenapa tidak mau diwawancari sampai-sampai berperilaku arogan kepada saya,” tegasnya.
Candra berharap, Pemerintah kabupaten Lamteng dapat segera menyelidiki dan memanggil oknum PPK tersebut guna memastikan transparansi kegiatan maupun bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.ujar nya
Berdasarkan informasi yang beredar, pengadaan mebeler untuk tingkat TK,SD, dan SMP di Lampung Tengah disebut mencapai 16 paket pengadaan melalui mekanisme e-purchasing dan telah tayang atau tercantum dalam RUP/LKPJ pemerintah daerah lampung tengah. Nilai total proyek pengadaan mebeler tersebut mencapai sekitar Rp.20 miliar.
Isu ini mencuat di tengah dinamika pemerintahan daerah pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
Sejumlah unggahan di media sosial menyebut dugaan ini sebagai bentuk pemanfaatan situasi politik yang dinilai sedang tidak stabil.
Saat ini, roda pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah diketahui masih berjalan di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Sejumlah masyarakat meminta agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, segera memberikan klarifikasi terbuka terkait,
Rincian 16 paket pengadaan mebeler
* Mekanisme E-purchasing yang digunakan
* Perusahaan penyedia barang
* Distribusi bantuan ke sekolah-sekolah penerima
Transparansi dinilai penting guna menghindari spekulasi liar serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.(Rilis/)
