BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Curhatan warga soal carut-marut data penerima bantuan sosial akhirnya mendapat respons.
Persoalan data desil yang selama ini bikin resah masyarakat mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bandar Lampung. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Komisi IV berencana memanggil Dinas Sosial dalam agenda pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bandar Lampung, Erwansyah, mengatakan persoalan tersebut ia dengar langsung dari warga saat kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu (11/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, banyak warga mengeluhkan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada yang seharusnya layak menerima justru tidak terdata, ada pula yang sudah mampu bahkan sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima.
“Dinas Sosial menjadi salah satu yang akan kami panggil. Nanti persoalan desil ini akan kami bawa dan bahas karena menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian,” ujar Erwansyah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial harus aktif menindaklanjuti persoalan tersebut. Data dari pemerintah pusat memang menjadi acuan, namun tetap harus dicermati jika tidak sesuai dengan realita di lapangan.
“Pemerintah pusat dan kementerian punya keterbatasan untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung. Di sinilah peran pemerintah daerah untuk memberikan masukan dan melakukan pembenahan jika ada kesalahan data,” jelasnya.
Erwansyah juga menekankan, Dinas Sosial harus siap menjalankan tugas dari pemerintah pusat, sekaligus cepat menyiapkan langkah perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
“Dinas Sosial harus siap menerima dan menjalankan apa yang sudah ditugaskan pemerintah pusat melalui kementerian. Jika memang ada kesalahan, harus segera dipersiapkan langkah perbaikannya,” tegasnya.
Ia berharap, lewat pembahasan bersama Dinas Sosial, persoalan data desil bisa ditelusuri lebih dalam agar tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dan bantuan bisa tepat sasaran.
“Koordinasi antara daerah dan pusat itu penting, agar data yang dipakai benar-benar sesuai kondisi masyarakat. Tujuannya agar program pemerintah berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan warga yang membutuhkan,” pungkasnya (Sar/wan)
