JAKARTA – Bencana hidroklimatologi Sumatera menyisakan proses pemulihan yang cukup berat dan rumit. Ini terutama pada wilayah terisolir yang sulit dijangkau, mengingat infrastruktur konektivitas yang belum pulih. Lokasi bencana di desa-desa pedalaman yang membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapainya turut menambah pelik upaya pemulihan.
Sejak dibentuk di awal Januari 2026, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bekerja keras mengordinasikan agenda pemulihan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Hal ini, antara lain, dapat disimak dari _daily brief_ Kaposko Satgas PRR, yang merupakan bagian dari laporan kepada Kasatgas, Tito Karnavian. Dalam _daily brief_ tersebut disampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh 18 K/L pada Kamis 29/1/2026 dan Jumat 30/1/2026.
Di antara berbagai kegiatan yang dilaporkan, diketahui bahwa Kementerian Kesehatan mengerahkan 513 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) khusus untuk menjangkau daerah terisolir di wilayah bencana. Mereka adalah nakes dan named yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) angkatan ke-3. Mereka diterjunkan untuk menyediakan bantuan layanan kesehatan di daerah yang sulit terjangkau, pos pengungsian, puskesmas dan rumah sakit di sembilan kabupaten/kota di Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam _daily brief_ kepada Kasatgas, secara terperinci dilaporkan kegiatan para nakes dan named. Mereka antara lain turut membantu pembangunan puskesmas moduler untuk menggantikan sementara gedung Puskesmas Lokop (Aceh Timur) yang hancur dan Puskesmas Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara) yang rusak berat.
Selain itu mereka juga melakukan pengerjaan instalasi 20 unit sumur bor di berbagai puskesmas, yaitu di Aceh Tamiang (1 unit), Aceh Timur (4 unit), Bireun (2 unit), Aceh Utara (8 unit), Langsa (2 unit), Pidie Jaya (1 unit), Tapanuli Tengah (3 unit). Perbaikan ambulans yang rusak oleh bencana juga turut dalam penanganan mereka. Menurut laporan dalam _daily brief,_ sebanyak 16 unit ambulans di Aceh dan delapan unit di Sumut sedang dalam perbaikan.
Disamping itu, untuk akselerasi pengadaan alat dan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Januari 2026 telah megeluarkan keputusan yang memperbolehkan pemanfaatan sisa dana Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2025 untuk percepatan pemulihan layanan kesehatan hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan terbitnya Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/52/2026 itu, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, dapat segera memanfaatkan sisa dana BOK 2025 untuk berbagai kebutuhan strategis pemulihan layanan kesehatan.
Safrizal, Kaposko Wilayah Satgas PRR Aceh mengatakan kebijakan ini sangat membantu pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana.
“Kepmenkes ini mempercepat pemenuhan kebutuhan alat dan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Safrizal, yang juga adalah Dirjen Adwil Kemendagri.
Media Center Posko Nasional* Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidroklimatologi Prop. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (Mosi/rilis)
