LAMTENG – Media sosial di Lampung Tengah tengah Gempar Dan dihebohkan dengan beredarnya foto dan video pembagian bantuan mebeler (meja dan kursi sekolah) di sejumlah Sekolah Dasar (SD). Salah satu sekolah yang menerima bantuan tersebut adalah SD Negeri 1 Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah. Senin, 02-03-2026
Unggahan yang beredar luas di berbagai platform seperti Tiktok memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan mempertanyakan transparansi proses pengadaan mebeler yang disebut-sebut mencapai nilai fantastis.
Berdasarkan informasi yang beredar, pengadaan mebeler untuk tingkat TK,SD, dan SMP di Lampung Tengah disebut mencapai 16 paket pengadaan melalui mekanisme e-purchasing dan telah tayang atau tercantum dalam RUP/LKPJ pemerintah daerah lampung tengah. Nilai total proyek pengadaan mebeler tersebut mencapai sekitar Rp.20 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pihak kemudian mengaitkan pengadaan ini dengan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Nur Rohman. Dalam berbagai unggahan, muncul dugaan bahwa yang bersangkutan nur rohman mengambil peran sebagai pemilik dari 16 paket pengadaan mebeler, dan diduga kadis pendidikan nur rohman dalam pengelolaan paket pengadaan tersebut memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Minak Halim untuk segera menggerak’kan pengadaan mebler, karna minak halim sebagai pkk meng’klik menego langsung dan bertanggung jawab penuh atas kendali pengadaan mebeler.
Isu ini mencuat di tengah dinamika pemerintahan daerah pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
Sejumlah unggahan di media sosial menyebut dugaan ini sebagai bentuk pemanfaatan situasi politik yang dinilai sedang tidak stabil.
Saat ini, roda pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah diketahui masih berjalan di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Sejumlah masyarakat meminta agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, segera memberikan klarifikasi terbuka terkait,
Rincian 16 paket pengadaan mebeler
* Mekanisme E-purchasing yang digunakan
* Perusahaan penyedia barang
* Distribusi bantuan ke sekolah-sekolah penerima
Transparansi dinilai penting guna menghindari spekulasi liar serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait kadis pendidikan Nur Rohman dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Minak Halim mengenai dugaan yang beredar. Masyarakat berharap Kepada Sekretaris daerah welly adi wantra Dan Plt bupati lampung Tengah I Komang Koheri dapat memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan. (*)
