PRINGSEWU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menggelar jumpa pers terkait laporan eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2024–2025, Senin (6/4/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, Anggiat Pardede, SH, didampingi jajaran pejabat struktural, di antaranya Kepala Seksi Intelijen Annas Huda, SH, serta para Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Dalam paparannya, Kajari Pringsewu menyampaikan capaian kinerja penanganan perkara korupsi, khususnya terkait eksekusi uang pengganti yang berhasil diselamatkan untuk negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terdapat dua perkara yang kami ekspose, yakni perkara LPTQ terkait dana hibah tahun 2022 serta perkara korupsi pada BRI Pringsewu,” ujar Anggiat.
Ia menegaskan, kedua perkara tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga proses eksekusi uang pengganti dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan.
Untuk perkara LPTQ, total pengembalian kerugian negara mencapai Rp483 juta. Sementara itu, dalam perkara korupsi BRI Pringsewu, uang pengganti yang berhasil dieksekusi sebesar Rp1,3 miliar.
“Dengan demikian, total keseluruhan uang pengganti yang berhasil dieksekusi dalam dua perkara tersebut mencapai Rp1.803.370.088,” jelasnya.
Pihak Kejari Pringsewu menegaskan bahwa upaya pemulihan kerugian keuangan negara menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, selain penegakan hukum terhadap para pelaku.
Melalui ekspose ini, Kejari Pringsewu berharap masyarakat dapat mengetahui kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi sekaligus mengembalikan kerugian negara.
Selain itu, Kejari juga mengimbau seluruh pihak untuk turut berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun lembaga keuangan. (Rilis/Mosi)
