BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap 1 Oktober diminta tidak sekadar menjadi seremonial tahunan. Nilai-nilai Pancasila harus hadir secara nyata dalam setiap pengambilan keputusan, pembentukan peraturan daerah, hingga penyusunan anggaran pembangunan.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2026).
Menurut Asroni, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting untuk mengingatkan jajaran legislatif dan eksekutif bahwa seluruh kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagi kami di DPRD, momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik dan produk legislasi harus memiliki orientasi yang jelas kepada kepentingan masyarakat. Pancasila harus menjadi kompas moral dan substansi dalam legislasi serta penganggaran daerah,” kata Asroni.
Ia mencontohkan, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus tecermin dari keberpihakan anggaran pada sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Sementara penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut jaminan agar tidak ada warga Bandar Lampung yang kehilangan hak atas pelayanan dasar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan dengan semangat Pancasila. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama. Peraturan daerah jangan hanya baik secara normatif, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret masyarakat,” tegasnya.
Selain kebijakan publik, Asroni juga menyoroti tantangan pembumian nilai Pancasila di kalangan generasi muda di era keterbukaan informasi digital. Arus informasi yang cepat dinilai berpotensi membawa dampak negatif, seperti intoleransi, perundungan, ujaran kebencian, hingga disinformasi.
Untuk itu, menurutnya, penanaman nilai Pancasila kepada generasi muda tidak bisa lagi hanya mengandalkan hafalan teks.
“Membumikan Pancasila kepada generasi muda tidak cukup dengan meminta mereka menghafalkan lima sila. Yang lebih penting adalah membuat mereka mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Guna mendukung hal tersebut, DPRD Bandar Lampung mendorong penguatan kebijakan di bidang pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, serta penyediaan ruang dialog bagi anak muda.
Ia menekankan, anak muda tidak hanya dijadikan objek kebijakan, melainkan diberi ruang sebagai subjek pembangunan yang aktif menyampaikan gagasan.
“Pancasila akan kuat bukan karena sering kita ucapkan, tetapi karena nilai-nilainya benar-benar kita praktikkan di sekolah, kampus, ruang publik, hingga ruang digital. Pancasila jangan berhenti di dinding kantor dan teks peraturan. Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya (Sar/wan)
