BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Ada momen menarik di akhir acara Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu (11/10/2026).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bandar Lampung yang baru, Erwansyah, menutup acara dengan kalimat singkat yang penuh makna: “Setidaknya matahari tetap ada.”
Ucapan itu langsung jadi sorotan. Pasalnya, internal DPD PAN Bandar Lampung belakangan memang sedang tidak baik-baik saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Partai berlambang matahari putih itu diterpa dua isu sekaligus. Pertama, skandal perselingkuhan kader yang bikin citra partai tercoreng. Kedua, rotasi mendadak di tubuh fraksi, di mana Edison Hadjar dilengserkan dari kursi Ketua Fraksi dan digantikan oleh Erwansyah.
Saat dikonfirmasi, Erwansyah tersenyum diplomatis. Ia menyebut ucapannya itu tidak ada kaitannya dengan kondisi internal partai.
“Ini di luar konteks. Tadi kan kenyataannya matahari dalam keadaan redup, berawan. Matahari memberikan penyinaran yang soft buat kita semua. Berharap dengan matahari yang soft ini, Indonesia dalam keadaan damai dan sejuk,” ujarnya.
Meski begitu, kalimat itu terasa pas menggambarkan posisi Erwansyah saat ini. Pria yang sempat masuk bursa calon Ketua DPD PAN itu kini menjabat Sekretaris DPD mendampingi Firmansyah Y. Alfian. Di satu sisi ia harus menjaga fraksi tetap solid di DPRD, di sisi lain ia harus ikut meredam kegaduhan di internal partai.
Dicecar Soal Bansos Ngawur
Sebelum melontarkan filosofi tentang matahari, Erwansyah sempat mendapat cecaran dari Ketua RT setempat.
Sang Ketua RT mengeluhkan data penerima bantuan sosial (bansos) Kemensos yang dinilai ngawur dan membingungkan warga di bawah.
Menanggapi itu, Erwansyah memastikan akan membawa persoalan tersebut ke rapat pembahasan APBD 2027 yang digelar 12-13 Oktober 2026.
“Di Komisi IV kami akan panggil Dinas Sosial,” tegasnya.
Menurut Erwansyah, masalah utama ada di data yang sudah usang dan tidak pernah diperbarui.
“Data yang dipakai masih data 5 tahun lalu. Bahkan warga yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Pemerintah pusat tidak mungkin bisa menyorot semua tanpa data valid dari tingkat RT,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut ada anggota DPR RI yang kaget karena desilnya tercatat di angka 4, padahal secara ekonomi sudah mampu.
Di akhir, Erwansyah menyelipkan kalimat realistis.
“Tentunya tidak bisa seadil-adil mungkin, tapi setidaknya pemerintah berusaha untuk itu,” pungkasnya. (Sar/wan)
