LAMPUNG TENGAH (SMSI) – Ketua Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia (ASPEKINDO) Lampung Tengah, Angga Irawan, mempertanyakan sikap diam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menyikapi persoalan ketersediaan anggaran yang disebut berdampak pada pembatalan tender proyek pembangunan infrastruktur, Rabu, (14/10/2026).
Angga menilai, jika benar pembatalan tender terjadi akibat tidak tersedianya anggaran, DPRD Lampung Tengah, khususnya Komisi III, seharusnya tidak tinggal diam. Sebab, pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian penting dari fungsi lembaga legislatif yang dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat.
“Mengapa DPRD Lampung Tengah diam membisu ketika persoalan anggaran disebut berdampak pada pembatalan tender pembangunan? Di mana fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan proyek, angka dalam dokumen anggaran, atau kepentingan segelintir pihak. Infrastruktur berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari akses jalan, kelancaran aktivitas ekonomi, hingga pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Lampung Tengah.
Karena itu, apabila pembatalan tender benar-benar terjadi dan berujung pada tertundanya pembangunan, DPRD semestinya tampil meminta penjelasan, mengusut penyebab persoalan, serta memastikan penggunaan anggaran dan perencanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
“DPRD itu wakil rakyat, bukan sekadar pelengkap pemerintahan. Ketika pembangunan menghadapi persoalan, masyarakat berhak mengetahui apa penyebabnya dan langkah apa yang dilakukan oleh para wakilnya. Jangan sampai rakyat hanya diminta bersabar, sementara suara lembaga yang memiliki fungsi pengawasan justru tidak terdengar,” tegas Angga.
Ia menegaskan, masyarakat Lampung Tengah memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan penguasa maupun kepentingan pribadi.
Menurut Angga, keberadaan DPRD semestinya menjadi bagian dari mekanisme kontrol agar kebijakan anggaran dan pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat. Ketika muncul persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan, transparansi dan penjelasan kepada publik menjadi hal yang penting.
Jika persoalan pembatalan tender tersebut tidak bisa diatasi oleh dprd kabupaten lamteng khususnya komisi III, publik patut mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan terhadap perencanaan anggaran dan pembangunan telah dijalankan. Namun, penyebab pembatalan tender dan langkah pengawasan yang telah dilakukan perlu dipastikan melalui penjelasan resmi pihak terkait.
Angga menilai, diamnya para wakil rakyat di tengah persoalan yang menyangkut kepentingan publik berpotensi memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Karena itu, DPRD perlu menunjukkan sikap terbuka dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, masyarakat menantikan langkah konkret DPRD Lampung Tengah, terutama Komisi III, untuk merespons persoalan tersebut. Apakah akan meminta penjelasan dari pihak eksekutif, menelusuri penyebab pembatalan tender, atau memastikan persoalan anggaran tidak terus menghambat pembangunan?
Sebab, fungsi pengawasan tidak cukup hanya tercantum dalam aturan dan kewenangan. Fungsi itu harus terlihat melalui tindakan nyata, terutama ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan.(*)
