BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandar Lampung, M. Yudhi, menegaskan tidak mengetahui jumlah pengangguran yang ada di Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, pendataan merupakan tugas Badan Pusat Statistik (BPS), tugas Disnaker hanya memediasi laporan perusahaan yang sedang bermasalah.
“Angka itu dari BPS ya. Sekarang ini sudah banyak MBG (Makan Bergizi Gratis), berapa orang yang terlibat di situ banyak bukan main se-Lampung itu. Ada juga Koperasi Merah Putih, berapa orang itu masing-masing, itu kan belum terdata sama mereka,” ujar Yudhi usai rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, Disnaker terus berupaya semaksimal mungkin menekan angka pengangguran di Kota Bandar Lampung. Komisi IV DPRD pun berharap Disnaker semakin semangat menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar kinerja ke depan lebih baik.
Yudhi juga menilai tingginya angka pengangguran di Bandar Lampung tidak lepas dari statusnya sebagai ibu kota provinsi. Banyak pencari kerja dari kabupaten/kota lain yang datang ke Bandar Lampung untuk mencari pekerjaan.
“Pengangguran Kota Bandar Lampung bukan semua penduduk Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung ini ibu kota, jadi tempat kunjungan kabupaten/kota yang berharap bisa kerja di sini. Jadi belum tentu pengangguran itu warga Bandar Lampung sendiri,” jelasnya.
Terkait data detail pengangguran, Yudhi menyebut sepenuhnya menjadi kewenangan BPS yang melakukan pendataan hingga ke tingkat kelurahan.
“Karena angka itu BPS yang berperan, larinya ke kelurahan. Sementara ini kita dapat hasil dari mereka saja,” katanya.
Sementara untuk komposisi pekerja formal dan informal, Yudhi menyebut data tersebut juga berada di BPS. Disnaker Kota sendiri lebih fokus pada pelayanan mediasi perselisihan hubungan industrial.
“Itu BPS yang pegang data. Kami tidak turun ke lapangan. Selama ini kami di kantor meladeni mediasi perusahaan dengan pekerja. Tiap hari tamu kita ramai. Sedangkan untuk pengawasan lapangan itu dipegang provinsi,” pungkasnya (Sar/wan)
